Komisi VI DPR segera Gelar RDP Mobnas

 Komisi VI DPR, yang membidangi perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan segera memanggil seluruh pemangku kepentingan (stake-holder) yang terkait masalah mobil nasional (mobnas).
"Dalam waktu dekat, Komisi VI DPR akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stake-holder yang terkait dengan program mobnas," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam siaran persnya yang diterima di Solo, Sabtu.
Ia mengatakan, RDP diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program mobnas, sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil Esemka yang menyedot perhatian publik sekarang ini.
"Fenomena heboh mobil Esemka menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobnas sebagai salah satu kebanggaan nasional," katanya.
RDP Komisi VI DPR antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi), dan akademisi.
Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah. "Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama."

Seperti diketahui, PT INKA berhasil membuat prototipe mobnas jenis MPV dan pick-up yang diberi nama GEA (Gulirkan Energi Alternatif). Gea yang berjenis "city car" ini berkapasitas mesin 650 cc dan kecepatan maksimal 85 km/jam.
Gea lalu dikembangkan menjadi mobil toko (Moko) oleh Universitas Hasanuddin dan PT INKA, atas permintaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga tipe Moko yang diberi nama N1, Rinra, dan Tetta tersebut diluncurkan pada puncak hari jadi ke-342 Provinsi Sulawesi Selatan, 19 Oktober 2011.
Sementara Wali Kota Surakarta Joko Widodo, melalui pusat pelatihan dan pendidikan teknologi dan industri Solo Techno Park (STP), sukses memfasilitasi siswa-siswa SMK di daerahnya untuk memproduksi mobil Kiat-Esemka. Sedangkan LIPI berhasil mengembangkan prototipe mobil hibrid, yang mengombinasikan pemakaian bahan bakar minyak dan listrik.
Baik publik di Sulawesi Selatan maupun Solo antusias mendorong pemerintah daerahnya untuk memproduksi mobil nasional secara massal di wilayah masing-masing.
"Namun pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. Pusat harus tetap menjalankan fungsi koordinasi, agar ada sinergi. Terlebih industri mobil ini selain padat teknologi, juga padat modal," kata Aria Bima, politisi PDI Perjuangan itu.