Regulasi Mobil Murah Berpotensi Jegal Mobnas

Rencana Menteri Perindustrian yang akan menerbitkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC), dinilai berpotensi menjegal kerinduan publik Indonesia untuk segera memiliki mobil nasional.
Kebijakan ini dianggap akan memberikan insentif bagi produsen mobil besar anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memproduksi mobil berkapasitas mesin antara 1000-1.200 cc.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima dalam pernyataannya, Kamis (19/1/2012) menjelaskan, kapasitas ini di bawah mobil Kiat-Esemka yang bermesin 1.500 cc, yang belakangan ramai diharapkan masyarakat bisa menjadi embrio mobil nasional.
“Jika diteruskan, kebijakan ini sama saja menghadapkan embrio mobil nasional, seperti Kiat-Esemka, Gea, Tawon, dengan raksasa-raksasa industri otomotif dunia,” kata Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan BUMN.
Pemerintah, kata Aria Bima, mestinya memprioritaskan regulasi yang memihak merek mobil nasional, sehingga bisa dijual murah dan tak kalah bersaing dengan mobil produksi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) asing yang sudah menguasai hampir seratus persen pasar mobil Indonesia.

“Insentif mestinya diberikan kepada industri mobil nasional yang masih lemah dan tertatih-tatih. Bukan malah untuk raksasa industri mobil multinasional,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat pekan lalu menyatakan, regulasi mobil murah akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Beleid ini kini sudah masuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu persetujuan. Regulasi antara lain akan memberi insentif keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah
Aria Bima menambahkan, Komisi VI DPR telah mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian pekan depan untuk membahas masalah ini.
Selanjutnya Komisi VI DPR juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, seperti Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian dan Asia Nusa.
Wali Kota Solo Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo sebelumnya sudah berkomitmen untuk memproduksi massal mobil Kiat-Esemka dan mobil Moko di wilayahnya masing-masing, juga akan dipanggil dalam RDP dengan Komisi VI DPR ini.
Komisi VI DPR, kata Aria Bima, akan mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang kondusif bagi pengembangan industri otomotif nasional. Apalagi industri ini memiliki efek berantai yang luas, seperti penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri kecil suku cadang kendaraan.
“Sudah terlalu lama Indonesia hanya menjadi pasar industri otomotif asing. Saatnya kita mulai berdikari dalam industri motor dan mobil,” kata politisi PDI Perjuangan ini