Wanita Ini Masturbasi 47 Kali Sehari

Catarina Bezerra Silvares, 36 tahun, menderita ganguan hormon yang membuatnya menjadi hiperseks. Bayangkan, dalam sehari akuntan Vila Velha in the State of Espírito Santo ini bisa ketagihan masturbasi sampai 47 kali, termasuk saat dirinya bekerja di kantor.

Hasrat seksualnya itu datang begitu saja. Jika tidak tersalurkan, Bezerra mengaku tidak bisa konsentrasi. "Ini memang tak normal, tapi aku tidak bisa menahannya," kata Bezerra dalam AOL, Rabu, 18 Mei 2011. Kondisi ini sudah pasti menggangu rekan kerjanya.

Inilah yang membuat Bezerra menggugat ke pengadilan setempat. Ia memohon agar diizinkan
melampiaskan hasrat seksualnya itu kapan pun ia mau. Uniknya, Pengadilan di Brasil mengabulkan permohonan aneh ini khusus untuk Bezerra seorang. Selain dilegalkan melakukan masturbasi di kantor, ia diizinkan menonton pornografi di komputer miliknya.

Keputusan pengadilan ini mengundang kontroversi. "Kasus yang menarik," kata Caroll Queen, seorang dokter spesialis seks. Kondisi ini mungkin tidak akan terjadi di negara lain lantaran perbedaan kebudayaan. "Ia mungkin sudah dipecat jika terjadi di negara lain," kata Virginia Keeney, pengacara Bezerra.

Kini, Bezerra rutin menjalani pengobatan. Setiap hari ini diberi obat penenang untuk mengurangi hasrat seksualnya. Meski ganguan hormon Bezerra sulit dikendalikan, sekali waktu ia mampu mengurangi hasrat masturbasinya hingga mencapai 18 kali per hari.

Miranda Bantah Bagikan Cek Bersama Nunun

Miranda Swaray Goeltom membantah telah membagikan cek perjalanan dalam pemilihan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) ke sejumlah anggota DPR periode 2004-2009. Pembagian itu dilakukan bersama Nunun Nurbaetie. "Saya tidak pernah bekerja sama dengan Nunun soal pemilihan itu," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 12 Mei 2011.

Miranda menegaskan dirinya telah disumpah untuk memberikan keterangan, sehingga siap dikonfrontasi dengan Nunun terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penerimaan cek perjalanan tersebut. Ia lagi-lagi menegaskan tidak mengenal dekat Nunun secara personal, tapi pernah bertemu empat tahun lalu di kantornya. Juga di sejumlah forum sosialita.

Miranda mengetahui namanya disebut terkait kasus penerimaan cek perjalanan saat dirinya terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 melalui pemberitaan media massa. "Saya mengetahui kasus (penerimaan cek perjalanan) melalui surat kabar pada Juli 2008," ujar Miranda seraya menambahkan berita itu berdasarkan pengakuan salah seorang tersangka penerima cek, Agus Condro Prayitno.

Sebelumnya, KPK menangani dugaan kasus praktek suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI periode 2004 yang akhirnya dijabat Miranda Gultom. Kasus ini menyeret 26 anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004 sebagai tersangka penerima cek perjalanan.

Miranda dan Kisah Sosialita Bersama Nunun

Miranda Swaray Goeltom, eks Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), menjalin hubungan dengan Nunun Nurbaetie melalui acara-acara fashion show dan sosialita.

Nunun yang juga istri mantan Wakil Kapolri Adang Daradjatun itu diduga membantu melancarkan upaya Miranda lolos dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di DPR.

"Saya bertemu dia di acara fashion show dan sosialita," kata Miranda saat memberi kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 12 Mei 2011.

Miranda menegaskan hal itu ketika ditanya hakim soal bagaimana dia mengenal Nunun Nurbaetie, Direktur Utama PT Wahana Esa Sejati. Hakim dan jaksa juga menanyakan bagaimana kedekatan hubungan antara dirinya dengan Nunun.

Menurut Miranda, selain bertemu dalam sosialita, ia mengaku mengenal sosok Nunun lantaran anaknya bersekolah di tempat yang sama dengan anak Nunun, yaitu di San Fransisco. "Anak saya waktu sekolah di situ (San Fransisco). Saya mengunjungi dan anak saya mengenalkan ini anak Nunun," kata Miranda.

Miranda menyangkal memiliki hubungan khusus dengan Nunun. Ia mengaku terakhir kali bertemu empat tahun lalu ketika Nunun ke kantornya bersama cucu dan susternya membicarakan pemilihan sekjen perkumpulan permainan bridge (Gabsi) di mana Miranda duduk sebagai ketuanya. "Saya kurang ingat, mungkin pernah pada waktu menawarkan sekjen Gabsi," ujarnya.

Dalam sidang itu Miranda membantah telah bersama Nunun membagikan cek perjalanan terkait pemilihan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) ke sejumlah anggota DPR periode 2004-2009. "Saya tidak pernah bekerja sama dengan Nunun soal pemilihan itu," katanya.

Miranda menegaskan dirinya telah disumpah untuk memberikan keterangan, sehingga siap dikonfrontasi dengan Nunun terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penerimaan cek perjalanan tersebut.

Miranda mengetahui namanya disebut terkait kasus penerimaan cek perjalanan saat dirinya terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 melalui pemberitaan media massa berdasarkan pengakuan salah seorang tersangka penerima cek, Agus Condro Prayitno.

KPK menangani dugaan kasus praktek suap yang menyeret 26 anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004 sebagai tersangka penerima cek perjalanan itu. Kasus cek pelawat mencuat atas pengakuan Agus Condro, bekas anggota DPR dari PDIP periode 2004-2009. Belakangan diketahui cek Rp 24 miliar itu diberikan sebagai bentuk dukungan dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda S. Goeltom.

Hingga kini keberadaan Nunun, saksi kunci kasus ini, masih misterius. Adang Daradjatun, suami Nunun, pernah menyatakan istrinya punya penyakit ingatan.

Nunun - Miranda Ternyata Bersahabat

Seperti apa hubungan Nunun Nurbaetie dengan Miranda Swaray Goeltom sesungguhnya? Jika Miranda dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mei lalu mengaku hanya kenal sepintas tapi tidak dekat, dibantah habis-habisan oleh Nunun. "Miranda - Nunun bukan hanya akrab, tapi bersahabat" kata Diarson Lubis, pengacara Nunun dalam percakapannya dengan Tempo, Kamis 29 Desember 2011.(Nunun Akhirnya Buka Kartu Miranda).

Karenanya, Miranda yang mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini terbilang sering ke rumah Nunun di kawasan Cipete. Bahkan, menurut Diarson, kepada penyidik KPK, Nunun membeberkan soal pertemuan Miranda dengan tiga politisi DPR di rumahnya.

Tiga orang itu bicara soal pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Mereka adalah Paskah Suzetta, Endin J Soefihara dan Hamka Yandhu. "Pertemuan itu atas permintaan Miranda" kata Diarson. " Miranda minta diperkenalkan dengan anggota Dewan." (Siapa 4 Politikus yang dikenalkan Nunun ke Miranda).

Meski bertemu di rumahnya, kata Diarson, Nunun mengaku tak tahu isi pertemuan lanjutan. Soalnya, setelah pertemuan itu, Miranda bertemu anggota DPR lainnya. Termasuk dengan Ujhu Djuhaeri yang dikontak melalui telepon. Perkenalan Miranda dengan Ujhu itu juga atas bantuan istri mantan Wakil Kepala Polri, Adang Daradjatun, ini."Miranda yang minta diperkenalkan," ujar Diarson.

Nunun Nurbaetie merupakan tersangka kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Pemilihan ini dimenangi Miranda. Nunun diduga berperan menyebarkan cek sebanyak 480 lembar senilai Rp 24 miliar kepada puluhan anggota DPR periode 1999-2004. Sebagian anggota DPR ini sudah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

Mei 2011, Miranda mengaku mengenal Nunun sebatas teman pergaulan di kalangan sesama perempuan kelas atas. "Saya ketemu dia di acara fashion show sosialita-sosialita," kata Miranda.

Miranda, doktor bidang moneter lulusan Universitas Boston, juga mengaku mengenal sosok Nunun karena anak mereka bersekolah di tempat yang sama di San Francisco, Amerika. “Anak saya mengenalkan, ini anak Nunun," ujar Miranda.

Sekitar empat tahun lalu, Miranda menambahkan, Nunun pun pernah berkunjung ke kantornya di Bank Indonesia. “Seingat saya, dengan satu cucunya dan satu baby sitter-nya," kata Miranda lagi. (Lihat Miranda dan Kisah Sosialita Bersama Nunun).

Miranda pernah menyatakan hal yang sama ketika diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober tahun lalu. Meski mengaku berteman, saat itu pun Miranda membantah tudingan pernah meminta Nunun membagikan cek suap. “Saya tidak pernah menjanjikan memberi uang atau menjanjikan apa pun kepada siapa pun sebelum atau setelah pemilihan,” kata Miranda saat itu.

Nunun Minta Dikenalkan dengan Penerima Cek Pelawat

Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggali semua informasi yang diberikan Nunun Nurbaetie dalam pemeriksaan Selasa, 27 Desember 2011 lalu. Termasuk di antaranya empat nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.

Dikabarkan Nunun memperkenalkan empat orang ini dengan Miranda Swaray Goeltom untuk membantu agar bisa menang dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. “Pokoknya semua informasi akan kita gali,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, Kamis, 29 Desember 2011.

Abraham sendiri tidak memberikan keterangan secara lebih detil mengenai nama-nama yang dimaksud dengan alasan masih terkait dengan isi penyidikan kasus cek pelawat dengan tersangka Nunun Nurbaeti. Menurut Abraham, KPK tidak akan hanya terpaku pada nama-nama yang disebut Nunun saja. KPK akan terus menggali semua informasi agar memperoleh bukti-bukti yang lebih lengkap dan cukup. “Kami akan menggali dulu. yang jelas kita tidak berhenti pada Ibu Nunun saja,” kata Abraham.

KPK sendiri menetapkan Nunun sebagai tersangka pada bulan Mei 2011 atas tuduhan telah memberikan 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar kepada sejumlah politikus anggota DPR periode tahun 1999-2004. Cek tersebut diberikan untuk memenangkan Miranda dalam pemilihan sebagai Dewan Gubernur BI Senior.

Cek pelawat ini kemudian diberikan dengan dibagi-bagi melalui tas-tas berwarna melalui empat orang, yaitu Dudhie Makmun, Endin Soefihara, Hamka Yandhu, dan Udju Suhaeri. Tersangka lain dari puluhan orang anggota Dewan telah menjalani hukuman penjara terkait kasus ini. Sedangkan, Nunun lebih dulu kabur pada bulan Maret sebelum ditetapkan sebagai tersangka.(lihat Kisah Cek Pelawat)

KPK sendiri berencana akan memeriksa lagi Miranda. Peran Miranda, seperti diungkapkan Agus Condro Prayitno, eks anggota Komisi Perbankan DPR dari PDI Perjuangan ini, terungkap dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa sebelum pemilihan.(lihat Miranda Sang Pengagas Pertemuan Darmawangsa). Agus menyebutkan peran aktif Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Wakil Sekretaris Fraksi Panda Nababan untuk memenangkan Miranda. Panda dan Tjahjo berkali-kali menampik tudingan ini.

Pertemuan Dharmawangsa ini memang dirancang untuk ”menjodohkan” Miranda dengan Fraksi PDI Perjuangan. “Sebelumnya, saya tak kenal Miranda,” kata Agus Condro di rumahnya di Batang kemarin. Agus justru mengaku tak pernah berkenalan dengan Nunun. Menurut Agus, pengakuan Nunun tentang Miranda menjadi petunjuk baru.

Seiring dengan rencana KPK memanggil kembali Miranda, Mahkamah Agung menolak kasasi Panda Nababan dalam kasus cek ini. MA menjatuhkan hukuman sesuai dengan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni 1 tahun 5 bulan serta denda Rp 50 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

"Kasasi Panda ditolak karena majelis memandang putusan judex factie telah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Keterangan para saksi di Pengadilan Tipikor bersesuaian dan ada hubungannya satu sama lain," kata Krisna Harahap, anggota majelis hakim, saat dihubungi kemarin. Namun, Panda menyatakan belum menerima pemberitahuan putusan ini. “Saya mengajukan PK (peninjauan kembali) segera setelah menerima surat resmi,” kata dia via telepon.

Keterangan Nunun Singkap Aktor Kasus Cek Pelawat

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui hasil pemeriksaan tersangka cek pelawat Nunun Nurbaetie kemarin telah memberi harapan baru pengungkapan kasus itu. Dalam pemeriksaan itu setidaknya Nunun menjawab puluhan pertanyaan dari dua penyidik KPK.

Bahkan, menurut Abraham, keterangan baru Nunun kepada penyidik memberi petunjuk siapa aktor intelektual dalam kasus ini. Sejumlah orang yang disebut-sebut Nunun dalam pemeriksaan kemarin juga akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. "Orang-orang ini untuk sementara masih dirahasiakan, nanti dia bisa lari," kata Abraham, Rabu, 28 Desember 2011.

Abraham menyatakan KPK juga tidak dapat memberikan keterangan terkait dengan teknis pemeriksaan karena menjadi bagian dari strategi penyidikan. Teknis pemeriksaan ini, menurut Abraham, bisa saja berkaitan dengan alat bukti yang justru akan mempersulit proses penyelidikan selanjutnya."Nanti bisa jadi kacau," katanya.

Nunun sendiri sudah diperiksa di KPK sebagai bukti tidak adanya privilege terhadap istri Adang Daradjatun ini. Nunun sempat menjalani dua kali pemeriksaan sejak ditangkap di Bangkok, Thailand, 10 Desember lalu.

Pada pemeriksaan kemarin, Nunun dicecar dengan 19 pertanyaan oleh penyidik. "Total sudah ada 40 pertanyaan," kata pengacara Nunun, Mulyaharja.

Menurut Mulyaharja, kepada penyidik KPK, kliennya membeberkan perkenalannya dengan Miranda Goeltom, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Bahkan Nunun memberikan keterangan, "Sangat mengenal Miranda."

Mulyaharja menambahkan, Nunun bahkan meminta kepada KPK agar diperkenalkan dengan anggota DPR penerima cek pelawat yang ada kaitannya dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu.

Sejumlah saksi juga sudah diperiksa KPK untuk pemberkasan Nunun, yakni Udju Dhuhaeri, Hamka Yandhu, Paskah Suzetta, dan Agus Condro yang sudah menjalani pidana karena menerima cek pelawat terkait pemilihan DGS BI. KPK juga sudah meminta keterangan Ketua Komisi XI Emir Moeis.

Nunun ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun lalu. Ia disangka memberikan cek pelawat sebanyak 480 lembar senilai Rp 24 miliar ke sejumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Tujuannya agar mereka memenangkan Miranda Swaray Goeltom sebagai pemenang Deputi Gubernur Senior BI 2004.

Nunun Akhirnya Buka Kartu Miranda

Nunun Nurbaetie akhirnya membeberkan peran mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom dalam pemberian cek pelawat. Kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Nunun yang menjadi tersanga kasus suap cek pelawat pemilihan itu mengaku bertemu Miranda beberapa hari menjelang pemilihan.

Dalam pertemuan itu, menurut Nunun, Miranda pernah meminta bantuan untuk memenangkan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Dan hasilnya, Miranda pun kemudian terpilih sebagai pemenang.

"Ibu (Nunun) hanya memberikan keterangan kalau sebelum pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, MG pernah minta ibu NN (Nunun) agar diperkenalkan dengan anggota DPR untuk tujuan pemilihan DGBI tahun 2004," kata Mulyaharja, pengacara Nunun kepada Tempo, Rabu, 28 Desember 2011.

Pada saat pertemuan di antara keduanya itu yang digelar sebelum pemilihan, kata Mulyaharja, Miranda yang datang menemui Nunun di tempatnya. Namun Mulyaharja enggan membeberkan dimana pertemuan dan apa saja isinya. "Tanya saja kepada KPK," ujarnya.

Menurut Mulyaraharja, saat diperiksa Selasa kemarin, Nunun juga mengaku sangat mengenal Miranda. "Jadi hanya itu, keterangan lebih lanjut belum ada," katanya.

Pada pemeriksaan Selasa lalu yang ketiga kalinya, Nunun dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik KPK. Total 40 pertanyaan telah diberikan penyidik selama tiga kali pemeriksaan Nunun pada 10, 12 dan 27 Desember 2011. (Lihat: Keterangan Nunun Singkap Aktor Cek Pelawat).

Nunun Nurbaetie merupakan tersangka kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Pemilihan ini dimenangi Miranda Swaray Goeltom. Nunun diduga berperan menyebarkan cek sebanyak 480 lembar senilai Rp 24 miliar kepada puluhan anggota DPR periode 1999-2004. Sebagian anggota DPR ini sudah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

Nunun ditangkap kepolisian Thailand di salah satu rumah kontrakan di Bangkok. Nunun dibawa pulang ke Jakarta dan sempat menghuni salah satu sel di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Nunun dilarikan ke rumah sakit saat akan diperiksa KPK.

Nunun dua kali dirawat di rumah sakit selama masa penahanannya di Rutan Pondok Bambu. Sebelumnya Nunun sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena tiba-tiba jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK.

Dokter yang merawat Nunun di RS Polri menyebut Nunun hanya menderita demensia ringan. Demensia adalah penurunan memori pada otak. Penurunan fungsi otak terjadi karena Nunun pernah mengalami stroke pada 2009.

Selain demensia, menurut Kepala Rumah Sakit Polri Budi Siswanto, Nunun mengalami beberapa gangguan ringan, seperti vertigo dan tekanan darah yang labil. Hal itu, kata Budi, karena tingkat kecemasan Nunun yang tinggi.

RS Polri akhirnya merekomendasikan kepada KPK menjemput Nunun. Alhasil, KPK pun mengembalikan Nunun ke penjara Pondok Bambu. (lihat: Nunun Sehat dan Layak Diperiksa)

Sebelumnya dokter pribadi Nunun Andreas Harry menuturkan bahwa pasiennya sakit lupa berat akibat penyakit stroke yang menyerangnya pada 2009. (Berbagai Versi Penyakit Nunun).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa hasil pemeriksaan tersangka cek pelawat Nunun Nurbaetie kemarin telah memberi harapan baru pengungkapan kasus itu. Bahkan Abraham mengatakan, keterangan Nunun itu memberi petunjuk siapa aktor intelektual dalam kasus cek pelawat.

Dia juga mengatakan sejumlah orang yang disebut-sebut Nunun dalam pemeriksaan itu akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. "Orang-orang ini untuk sementara masih dirahasiakan, nanti dia bisa lari," kata Abraham.

Adapun nama-nama aktor cek pelawat itu, Mulyaharja enggan mengatakannya. Justru dia menyarankan agar bertanya langsung ke KPK.

Benarkah dalam Insiden Bima Polisi Melanggar Protap?

Bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Sumbawa, Sabtu, 24 Desember 2011, membawa korban tewas. Bentrokan itu, menurut para aktivis, karena polisi melakukan pendekatan represif dalam menjaga keamanan.

Polisi, kata Koordinator Kontras Haris Azhar, bahkan disebut telah melanggar prosedur tetap pengamanan kawasan. Misalnya, sesuai protap harus menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Selain itu, polisi juga dipersenjatai dengan tameng, pentungan, dan tembakan gas air mata. "Polisi tidak boleh menembak meskipun dengan peluru hampa," kata Haris di Jakarta, Senin, 26 Desember 2011.

Haris juga mengatakan, jika situasi tidak terkendali, maka alat-alat pelengkap polisi itu harus dihadirkan. Dalam aksi masa di Pelabuhan Sape, polisi juga harusnya masuk ke dalam kerumunan massa untuk membubarkan. Jika tidak memungkinkan, kata Haris, polisi bisa menggunakan water cannon. "Bukan dengan membunuh," kata Haris.

Polisi juga harusnya bisa memaksa Bupati Bima untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. Polisi harusnya tahu akar permasalahan sehingga bisa mendesak Bupati untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. "Harusnya Bupati itu yang dipaksa untuk mengambil keputusan yang bisa memberikan efek kepada masyarakat untuk membubarkan diri," kata Haris.

Terkait dampak dari tersendatnya logistik di pelabuhan, kata Haris, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam sektor pembangunan. Pemerintah setempat harusnya bisa membuat dermaga darurat untuk menjamin proses distribusi melalui kapal. "Toh, tidak ada laporan seberapa jauh keterhambatan suplai," kata Haris.

Haris juga menilai Kapolda NTB harus bertanggung jawab dalam kasus di Sape ini. Hal itu disebabkan sebelum bentrokan terjadi, kata Haris, kapolda mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk membubarkan diri sebelum dibubarkan oleh polisi. "Berarti memang sudah dengan persetujuan dia (pembubaran di pelabuhan)," kata Haris.

Semua petugas yang terlibat di dalam pengamanan itu, kata Haris, harus diseret ke pengadilan pidana. Pengadilan militer juga dinilai Haris tidak cukup karena polisi dianggap hanya melakukan pelanggaran etik dan tindakan indisipliner dengan hukuman maksimal tiga minggu. "Jadi tidak ada efek jeranya seperti itu," kata Haris.

Haris mengatakan, dengan situasi belakangan ini, bukan tidak mungkin nasib Indonesia akan seperti Tunisia. Hal itu karena saat ini banyak permasalahan serupa yang terjadi di berbagai daerah. "Jadi perlawanan kepada rezim pemerintah sudah bukan di kota lagi, tapi sudah dari desa-desa," ujar Haris.

Perusahaan Pemantik Bentrok Bima Belum Punya Izin Pinjam Hutan

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Eko Bambang Sutedjo mengatakan PT Sumber Mineral Nusantara yang memantik bentrokan antara polisi dan warga Bima, Nusa Tenggara Barat, belum memegang izin pinjam pakai hutan.

“Baru izin eksplorasi. Jadi, belum mulai apa-apa,” tutur Eko ketika ditemui, Selasa, 27 Desember 2011.

Menurut dia, Sumber Mineral mendapat izin kuasa pertambangan pada 2008. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, pada 2010 izin Sumber Mineral dialihkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Selanjutnya, Sumber Mineral mengajukan izin pinjam pakai lahan hutan seluas 24.890 hektare. Namun, hingga kini Sumber Mineral masih melakukan sosialisasi sembari mengajukan izin pinjam pakai. “Sumber Mineral belum masuk wilayah. Bersamaan dengan itu, ada demo,” ucapnya.

Menurut surat keputusan Bupati Bima kepada Direktur Utama Sumber Mineral, Gunardi Salam, Faiman perihal Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian, perusahaan itu beralamat di Kompleks Rumah Kantor Tanjung Mas Raya Blok B1 Nomor 43, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Tapi, saat Tempo menyambangi alamat tersebut, isinya adalah kantor Notaris Ida Firdiyanti. Bergeser ke kantor berlantai tiga bernomor 40, tidak jauh dari kantor Ida, Tempo mendapati sebuah kantor bernama mirip, yaitu PT Sumber Alam Cipta Nusantara.

Kantor itu memiliki papan nama bercat biru dan merah. Namun, nama perusahaan seperti terhapus, ditimpa cat lain yang berwarna biru gelap. Di sana Tempo disambut seorang pria penjaga kantor yang mengaku tak tahu-menahu soal PT Sumber Mineral.

"Ini kantor PT Sumber Alam Cipta Nusantara," ia menegaskan. Tempo mengamati, lantai satu kantor dirancang sebagai ruang tamu lengkap dengan seperangkat meja dan kursi. Di sudut ruangan terdapat lemari pajang yang berisi contoh bebatuan mineral.

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tempo juga tidak berhasil menemui Stephen yang dikabarkan sebagai pengusaha asal Mataram yang terlibat di Sumber Mineral. Ibunya, yang membuka toko Dunia Buah di Cakranegara, menyangkal Stephen memiliki usaha tambang.

“Tidak, Stephen tidak punya kemampuan itu,” katanya. Ia menambahkan, anaknya itu sedang menjalani pengobatan akibat sakit maag di Singapura selama sepekan terakhir.

Akta pendirian perusahaan tertanggal 14 Juli 2004 menyebutkan pemegang saham awal perusahaan adalah PT Sumber Abadi Nusantara sebanyak 49.995 lembar senilai Rp 499.950.000 dan Gunardi Salam Faiman sebanyak 5 lembar senilai Rp 50.000.

Adapun situs web Arc Exploration menyebutkan, Sumber Mineral Nusantara adalah perusahaan patungan antara pengusaha lokal dan perusahaan Australia, Arc Exploration. Arc memegang 95 persen saham.

Izin PT Sumber Mineral Diminta Dicabut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima menyatakan akan mendesak Bupati Bima Ferry Zulkarnain mencabut izin eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). "Situasi sudah darurat," kata Wakil Ketua DPRD, Najib, melalui sambungan telepon, Rabu 28 Desember 2011. "Pencabutan izin eksplorasi merupakan harga mati bagi masyarakat Bima."

Sebelumnya, Bupati Bima mengeluarkan Surat Keputusan No. 188 pada 23 Desember 2011 untuk penghentian sementara kegiatan tambang Sumber Mineral Nusantara. Penghentian kegiatan sementara berlaku selama satu tahun.

Surat keputusan itu, kata Najib, berlawanan dengan keinginan masyarakat agar kegiatan tambang dihentikan total. "Kami tidak habis pikir mengapa Bupati tidak segera mencabut Surat Keputusan 188."

Bupati, kata Najib, selalu mengatakan tak bisa mencabut izin karena bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. "Dia berani mencabut izin eksplorasi secara penuh bersama-sama dengan pemerintah pusat."

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Maskur bin Sulaiman, menyatakan penghentian sementara kegiatan tambang itu karena menyesuaikan dengan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Nomor 621 pada 22 Mei 2008.

Kuasa pertambangan diberi izin untuk melakukan eksplorasi dengan jenis kegiatan penyelidikan umum, pengambilan sampel, pengambilan contoh air, dan membuat pemetaan geologi. "Kegiatan ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan," ujarnya.


Di tempat terpisah, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya tidak bisa menolak bila ada perusahaan yang mengajukan permohonan izin usaha pertambangan. "Selama memenuhi semua prosedur dan persyaratan, maka tidak ada alasan untuk menolak memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan," ujarnya kemarin.

Mengenai kasus yang terjadi di Bima, menurut dia, pihaknya tidak bisa memberikan izin tanpa ada izin usaha pertambangan dari Bupati dan rekomendasi Gubernur.

Kementerian, kata Zulkifli, akan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan jika sudah ada izin usaha pertambangan dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan serta rekomendasi teknis dari Kementerian Energi. Jika seluruhnya terpenuhi, Kementerian Kehutanan akan segera memberikan izin.

Sebaliknya, jika kawasan tambang berada di kawasan penggunaan lain, tidak diperlukan izin dari Kementerian. "Kewenangan ada pada Bupati."

Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, mengatakan hingga kini PT Sumber Mineral Nusantara belum mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan. "Karena belum dapat pertimbangan teknis dari Kementerian Energi," ujarnya.

Menurut Bambang, Sumber Mineral Nusantara berada pada kawasan area penggunaan lain dan tiga kelompok hutan, yakni hutan kota Donggomasa, hutan Maria, dan hutan Pamali. Ketiga kelompok hutan ini berfungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Karena berada di kawasan hutan, kata dia, perusahaan tambang itu harus mengajukan izin kepada Kementerian Kehutanan.

DPR Kirim Tim Pencari Fakta ke Bima

Anggota Komisi Hukum dari fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan Komisi Hukum berencana mengirimkan tim pencari fakta ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Tim dikirim setelah Tahun Baru, kemungkinan setelah masuk masa sidang III yang dimulai 8 Januari 2012


"Saya sudah komunikasi ke pimpinan Komisi Hukum dan beliau setuju datang ke Bima," kata Trimedya saat menerima perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Bima di DPR Kamis 29 Desember 2011.


Menurut Trimedya, fraksinya sudah mengirim tiga orang sebagai tim pencari fakta ke Bima. "Janjinya lusa sudah kembali ke Jakarta dan melaporkan hasilnya," kata Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDI Perjuangan.


Di dalam pertemuan antara fraksi PDI Perjuangan dengan LMND ini dipertontonkan video yang memperlihatkan dua penembak jitu (sniper) bersiap membidik di atap salah satu bangunan di Pelabuhan Sape, Bima saat Sabtu, 24 Desember 2011 subuh tersebut.

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Tubagus Hasanudin menyatakan peristiwa di Bima pada pagi hari tersebut sudah termasuk penyerbuan, bukan lagi pengendalian massa. "Ketika ada pengendalian massa kok naif sekali disana ada sniper karena menempatkan rakyat itu sebagai musuh dan dalam bangsa berideologi Pancasila itu tidak benar," kata dia.

Di dalam Protap, kata Tubagus, pengendalian massa bisa dilakukan setelah negosiasi tidak membuahkan hasil. Pengendalian massa dilakukan dalam posisi jauh hanya menggunakan tameng, gas air mata, water cannon, dan alat pemukul karet.

Dalam negosiasi, Tubagus menambahkan, prosedurnya harus ada perwakilan semua pihak termasuk pertambangan. Saat ada potensi terjadinya bentrok harus ada tim medis dan ambulans.

Polri Didesak Bebaskan 38 Warga Bima

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Markas Besar Polri membebaskan 38 warga yang menjadi tersangka dalam bentrokan di Bima, Nusa Tenggara Barat. IPW menilai para tersangka sebagai korban keberpihakan polisi kepada perusahaan tambang di wilayah tersebut.

"Jika 38 tersangka tetap diproses, sama artinya Polri menjadi institusi hukum antirakyat," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane melalui siaran pers yang dikirim ke Tempo, Kamis, 29 Desember 2011.

Bentrokan polisi dan warga pecah di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Sumbawa, Sabtu, 24 Desember 2011. Peristiwa bermula saat warga memblokir Pelabuhan Sape. Mereka menuntut Pemerintah Daerah Bima mencabut izin eksplorasi penambangan emas di wilayah itu. Demonstrasi yang dibubarkan oleh polisi berakhir bentrok dengan tiga warga tewas.

Neta memandang warga Bima memblokade Pelabuhan Sape sebagai bentuk perjuangan melawan kerusakan lingkungan dari eksplorasi perusahaan tambang. Dia menilai, tindakan para warga sebagai bentuk mencari perhatian pemerintah untuk peduli dengan persoalan lingkungan. "Tetapi mereka malah menjadi korban tindakan represif," katanya.

Ini Kronologi Bentrokan Bima

Beberapa orang yang turut dalam aksi di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember lalu, memberi kesaksian tentang kronologi aksi yang berakhir dengan penembakan oleh aparat. Warga beberapa desa di Bima menyebutkan kericuhan dimulai oleh provokasi polisi. Meski massa telah menyerahkan senjata, polisi terus mendesak ke arah massa.

Warga Desa Roto, Ikang Fauzi, mengatakan, pagi hari saat aksi hendak berlangsung, polisi berada di depan gerbang Pelabuhan Lambu. Menurut Kepala Polresta Bima Ajun Komisaris Besar Polisi Kumbul K.S., ia memanggil salah satu warga yang bernama Hasanuddin untuk berbicara di depan gerbang. Hasanuddin adalah koordinator lapangan utama di Pelabuhan Sape.

“Dia minta masyarakat menyerahkan senjata,” kata Ikang. Permintaan Kumbul ini tak diiyakan oleh Hasanuddin. Hasanuddin yang melihat ratusan polisi berjaga meminta jaminan bahwa polisi tak akan melakukan penembakan terhadap warga. Menurut Ikang, Kapolresta memberikan jaminan.

Setelah itu, pintu gerbang pun dibuka oleh Syahbuddin alias Om Budi, seorang warga yang turut dalam aksi. Sejumlah polisi wanita lantas masuk ke areal pelabuhan dan mengamankan para wanita dengan cara merangkul dan memeluk mereka. Namun, belakangan, sejumlah pasukan pengendalian massa (dalmas) dengan tameng dan pentungan rotan merangsek ke dalam pelabuhan.

Pasukan dalmas itu diikuti oleh pasukan Brigade Mobil yang menggunakan senjata tajam dan sebuah mobil water cannon. Terjepit, Hasanuddin sempat melakukan upaya negosiasi dengan polisi. “Hasanuddin sempat bilang mereka meminta waktu untuk berembuk dengan warga soal kesepakatan malam tadi,” ujarnya.

Pada malam sebelum bentrokan, koordinator lapangan dari Front Rakyat Anti Tambang, Ridho, mengatakan sempat terjadi pertemuan antara Kepala Polda NTB Brigadir Jenderal Arif Wahyudani dan perwakilan sejumlah warga. Pertemuan dipimpin Hasanuddin.

Kapolda meminta warga membubarkan diri dengan jaminan surat kesepakatan bahwa Kapolda, Muhammad Farouk, dan Hj Najib akan mengawal pencabutan Surat Keputusan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen nomor 188.45/347/004/2010 yang diprotes warga. “Pertemuannya kira-kira pukul 22.00 di dekat pelabuhan, sebelah rumah makan Arema,” ujar Ikang.

Tapi Hasanuddin tak mengiyakan kesepakatan ini. Hasanuddin yang kini ditahan polisi meminta waktu kepada Kapolda untuk berembuk kepada warganya keesokan harinya. Sebab, sebagian besar warga sudah pulang dan mereka tidak bisa memutuskan sendiri. Kapolda pun memberikan kesempatan kepada Hasanuddin untuk berkonsultasi.

Pemuda Lambu, Muhdar ,mengatakan upaya Hasanuddin itu tak membuahkan hasil. Kepala Polserta Kumbul malah memerintahkan anak buahnya maju sepuluh langkah menuju arah dermaga. Kumbul juga meminta masyarakat menyerahkan senjata yang mereka pegang.

“Sebagian memang kita serahkan, tapi ada yang tidak menyerahkan sebagian kecil,” ujarnya. Kumbul kemudian memerintahkan pasukannya maju kembali tiga langkah. “Sampai kami merapat ke tembok dermaga dan jarak antara kami dan pasukan kira-kira tiga sampai lima meter saja."

Keadaan mulai memanas ketika tombak seorang warga diambil paksa oleh seorang anggota intel. Aksi lanjutannya adalah penyergapan Syahbuddin oleh petugas intel. Anshari alias Owen yang mencoba menenangkan warga dengan naik ke atas kendaraan yang mengangkut alat pengeras suara pun ikut diseret oleh polisi.

“Terakhir Hasanuddin yang ditangkap intel,” ujarnya. Kumbul pun memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan senjata. “Semua warga bubar kocar-kacir, ada yang lari ke dalam ruang tunggu, ada yang lari ke luar gerbang, ada juga yang lari ke laut."

Warga Bima Tetap Tuding Polisi Biang Provokasi

Warga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, membantah tragedi di Pelabuhan Sape terjadi akibat provokasi massa. Menurut pengakuan Syamsuddin, warga Desa Soro, justru polisi yang sejak Sabtu dini hari melakukan provokasi terhadap warga.

“Sejak Jumat malam, sudah ada tanda-tanda provokasi oleh kepolisian,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 28 Desember 2011. Aksi provokasi oleh aparat itu dimulai sejak pukul 22.00 WITA. Polisi memulai aksi provokasi dengan melakukan pemadaman listrik.

“Semua di Kecamatan Lambu dan Sape listrik dipadamkan,” kata Syamsuddin. Pemadaman ini dilakukan tidak sepanjang malam, sesekali listrik dinyalakan.

“Jadi, jam sepuluh itu mati, setengah jam kemudian hidup sebentar. Kemudian mati lagi, berulang-ulang sampai jam 03.00 (WITA) itu polisi akhirnya mematikan listrik sampai pagi kejadian penembakan,” tuturnya. Tak hanya dengan mematikan listrik, Syamsuddin bahkan sempat mendengar tiga kali suara letusan senjata api ke udara sekitar pukul 03.00 WITA.

Aksi provokasi oleh polisi juga terjadi pada pagi hari menjelang kejadian berdarah di Pelabuhan Sape. Ia mengatakan polisi sengaja memasang blokade di tiga titik. Blokade ini ditempatkan di perempatan jalan menuju pelabuhan, Lambu, dan Kampung Jala. “Pertama, jalan di depan SMA Kelautan di Soro; kedua, di jalan mau ke Kampung Jala; ketiga, di Pelabuhan Sape,” ujarnya.

Blokade jalan ini dilakukan agar warga yang sempat pulang ke rumahnya pada Jumat malam itu tak bisa kembali ke Pelabuhan Sape. Sebab, banyak masyarakat yang pulang ke rumah kalau malam. Sedangkan pada malam itu hanya sekitar 50 orang yang menginap di pelabuhan.

Bentrokan antara massa dan polisi di Bima meletus pada Sabtu, 24 Desember 2011 lalu. Massa menuntut dibekukanya izin operasional pertambangan milik PT Sumber Mineral Nusantara. Pelabuhan Sape sempat diduduki massa sehingga seluruh aktivitas di pelabuhan lumpuh. Polres Lambu serta kompleks perumahan di sekitar Polres juga sempat dibakar.

Tiga Perwira Polisi Diperiksa dalam Kasus Bima

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, menyatakan sudah memeriksa 97 polisi dalam insiden penyerbuan massa di Pelabuhan Sape, Bima. "Kami melakukan pemeriksaan terhadap perwira pengendali. Pangkat mereka dari yang tertinggi sampai yang terendah," katanya, Kamis 29 Desember 2011.


Saud tidak memastikan apakah pemimpin Kepolisian Resor Bima dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ikut diperiksa. "Saya harus memastikan terlebih dulu," ucapnya. Yang jelas, menurut Saud, tiga anggota telah diperiksa sebagai pelaku pelanggaran disiplin. "Ada yang menendang dan memopor," ujar Saud.

Dia juga mengatakan tim Pusat Laboratorium dan Forensik yang dikirimkan ke Bima beserta tim pengawas internal masih melakukan penyidikan. Dalam olah perkara di lokasi kejadian, jenis peluru yang digunakan aparat belum dapat diidentifikasi.

Dari Bima dilaporkan, anggota Badan Reserse Kriminal Polres Kota Bima, Brigadir Satu Fatwa dan Brigadir Satu Sukarman, serta anggota Detasemen Brigade Mobil Bima, Brigadir Dua Fauzi, segera diperiksa dalam kasus penembakan di Sape. Mereka dianggap bertindak melampaui batas saat menghadapi massa yang menggelar unjuk rasa.

Tindakan melampaui batas itu mulai menendang, memukul, hingga memopor pendemo dengan senjata. "Pekan depan ada sidang oleh Propam Polda NTB. Ada tindakan keluar dari prosedur tetap," ujar juru bicara Polda Nusa Tenggara Barat, Ajun Komisaris Besar Sukarman Husein, kemarin.

Di tempat terpisah, kemarin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Acara ini diisi dengan menonton video penyerbuan aparat kepada massa di Pelabuhan Sape pada Sabtu pekan lalu.

Menurut Tubagus Hasanudin, anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, aksi aparat di Bima bukan lagi pengendalian massa, tapi penyerbuan. "Ketika ada pengendalian massa, naif bila di sana ada sniper. Itu menempatkan rakyat sebagai musuh," ujarnya. Akibat penyerbuan ini, dua orang tewas tertembak.

Dalam prosedur tetap, dia menambahkan, pengendalian massa bisa dilakukan setelah negosiasi tidak membuahkan hasil. "Pengendalian massa dilakukan dalam posisi jauh, hanya menggunakan tameng, gas air mata, water canon, dan alat pemukul karet," ujar Hasanudin. 

Bukti Kuat Pelanggaran HAM di Bima Ditemukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam tragedi di Pelabuhan Sape pada 24 Desember lalu. Bukti kuat itu berupa penyerbuan oleh aparat kepolisian dan mengakibatkan tiga orang tewas.

Anggota Komisi Nasional HAM, Ridha Saleh, menyatakan jatuhnya tiga korban telah terkonfirmasi dan menjadi bukti adanya pelanggaran tersebut. "Dua meninggal karena tertembak, satu meninggal di rumah setelah mengikuti aksi," kata Ridha,Kamis 29 Desember 2011.

Tiga korban itu, Ridha menjelaskan, bernama Arif Rahman, Syaiful, dan Arifuddin Arrahman. Nama yang terakhir saat meninggal tubuhnya penuh lumpur. "Di bagian pantatnya terdapat luka," ujarnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menilai penembakan aparat ke arah massa menyalahi prosedur. "Menyalahi prosedur karena pada pagi itu massa sudah bersedia negosiasi. Yang terjadi justru polisi bergerak maju sambil melepas tembakan," ucapnya.

Dari pengakuan sejumlah warga, Haris menambahkan, tidak ada aksi perlawanan terhadap polisi. Yang terjadi malah adanya penyiksaan sejumlah anak oleh aparat. "Mereka digebuki dan ditendang," katanya.

Kasus ini bermula dari aksi penolakan warga terhadap izin eksplorasi tambang PT Sumber Mineral Nusantara. Izin diberikan oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnain. Ferry berjanji akan mencabut izin eksplorasi tambang di Lambu, setelah ada rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, mengatakan institusinya sedang memeriksa sejumlah orang. Temuan lembaga lain akan menjadi masukan. Dari anggota kepolisian, kata dia, sudah diperiksa 97 orang. Mereka diduga terlibat dalam pelanggaran hukum, disiplin, dan kode etik kepolisian.

Adapun dari masyarakat sebanyak 18 orang juga dimintai keterangan. Anggota kepolisian yang diperiksa terdiri atas unit pengendalian massa, unit reserse, polisi wanita, dan perwira pengendali. Saud mengatakan semua yang bersalah dalam kasus Pelabuhan Sape akan diproses dan diberi sanksi.

Mahfud Desak PPATK Buka Rekening Gendut PNS

Mahkamah Konstitusi meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memaparkan secara terbuka data pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki rekening tidak wajar. "Serius supaya diungkap, PPATK tidak boleh menyebut itu secara samar-samar, dilaporkan saja daftarnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md usai memberi refleksi dalam acara ulang tahun ke-40 Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2011.

Mahfud menyatakan memang tidak mempermasalahkan PNS kaya, asalkan hartanya didapatkan secara wajar dan sah. Tapi, menurut dia, sangat tidak mungkin dan harus diungkap bila ada seorang PNS golongan III atau bahkan golongan IV punya harta ratusan miliar.

Mahfud menyatakan ada indikasi rekening gendut PNS akibat sistem birokrasi yang sangat bermasalah dan memungkinkan terjadinya praktek korupsi. Menurut Mahfud, PPATK juga harus mengungkap lebih lanjut dan melapor indikasi-indikasi asal uang tersebut. Dalam penyeleksian kasus bermasalah, menurut Mahfud, akan semakin jelas bahwa inspektur pengawasan disebut tidak bekerja. "Ini serius untuk pemberantasan korupsi," kata Mahfud.

Sebelumnya PPATK menyatakan 50 persen PNS muda yang kaya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Indikator kaya ini dilihat dari gaya hidup mewah, kepemilikan barang mewah, dan jumlah rekening yang tidak wajar. Salah satu modus tindak korupsi ini adalah memindahkan dana APBN atau APBD ke rekening pribadinya, proyek fiktif, gratifikasi, dan suap.
Inilah PNS dengan Rekening Rp 8,5 MiliarPNS Pemilik Rekening Jumbo Pasrah Jadi SorotanHeboh pegawai negeri sipil muda dengan rekening jumbo

Kisah PNS Pajak Si Pemilik Rekening Jumbo

Denok Taviperiana, pegawai pajak yang memiliki rekening mencurigakan, akhirnya buka suara. Sambil duduk bersandar di sofa hitam ruang tamu Kantor Pajak Wilayah Bekasi, dia menjawab pertanyaan Tempo seputar kasus yang menyeret namanya. "Semua itu tidak benar," ujarnya, Kamis 29 Desember 2011.

Perempuan berusia 47 tahun ini sudah setahun lebih menjadi Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Pajak Bekasi. Sebelum dimutasi, ia adalah pemeriksa pajak di Kantor Pajak Khusus Perusahaan Masuk Bursa di Jakarta.

Kasus ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan pada rekening Denok. Temuan itu kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 23 Juli 2007. Namun pada 22 November 2007 polisi menghentikan kasusnya. Alasan polisi adalah tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Tiga tahun kemudian, pada April 2010, PPATK kembali menyerahkan laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan Denok ke Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan investigasi, Kementerian menemukan bukti Denok menerima uang dari wajib pajak. Nilainya lebih dari Rp 500 juta. Dia juga ditengarai memiliki rekening mencurigakan dengan nilai miliaran rupiah. Tim investigasi merekomendasikan pegawai pajak ini diberhentikan.

Semua tudingan itu dibantah Denok. "Saya sudah diperiksa Kementerian. Semuanya sudah saya sampaikan," ujarnya. Bahkan hingga kini ia masih dalam pemeriksaan Kementerian. "Saya ikuti semua."

Namun Denok enggan mengungkapkan asal-usul hartanya yang per 2008 mencapai Rp 5,5 miliar. "Saya sudah jelaskan semuanya, sudah kasih bukti, semua bisa dipertanggungjawabkan," katanya. "Itu kan nilai. Nilai berubah setiap tahun," Denok menambahkan. Dia mencontohkan nilai tanah setiap tahun naik.

Dalam laporan kekayaannya, Denok tercatat memiliki harta berupa rumah sebanyak tujuh unit. Rumah itu tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, dan Lumajang. Harta bergerak terdiri atas 2 unit mobil Honda, 1 unit Toyota Kijang Innova, 1 unit Yamaha Mio, dan harta bergerak lainnya. Kekayaannya masih ditambah surat berharga Rp 1,38 miliar, giro dan setara kas Rp 1,17 miliar, serta piutang Rp 274 juta.

Denok mengaku tudingan terhadapnya merupakan hal biasa. "Kerja 20 tahun lebih, dihantam masalah sudah biasa sehari-hari," katanya.

PNS Pemilik Rekening Jumbo Pasrah Jadi Sorotan

Hidup perempuan berusia 47 tahun ini memang sudah berubah sejak tahun 2007. Kariernya sebagai pemeriksa pajak madya sudah berulang kali diuji coba. Apalagi sejak kasusnya ditangani Polda Metro Jaya pada 2007. Denok Taviperiana, pegawai pajak yang memiliki rekening mencurigakan, harus menerima beberapa kali rotasi.

Denok kini sudah setahun lebih menjadi Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Pajak Bekasi. Sebelum dimutasi, ia adalah pemeriksa pajak di Kantor Pajak Khusus Perusahaan Masuk Bursa di Jakarta.

Benarkah ada kaitannya dengan penanganan kasusnya? Kepada Tempo yang menemuinya, Kamis 29 Desember 2011,  Denok mengaku tak tahu. "Kena rotasi,"  ujarnya "Saya pegawai, saya mengikuti saja."

Kepada Tempo, Denok membantah telah melakukan transaksi mencurigakan dengan wajib pajak. "Tuduhan itu semua tidak benar," kata Denok menjelaskan  "Tapi untuk pembuktian, saya serahkan kepada mereka yang memeriksa saya."

Kasus berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan pada rekening Denok. Temuan itu kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 23 Juli 2007. Namun, pada 22 November 2007 polisi menghentikan kasusnya. Alasan polisi adalah tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Tiga tahun kemudian, pada April 2010, PPATK kembali menyerahkan laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan Denok ke Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan investigasi, Kementerian Keuangan menemukan bukti Denok menerima uang dari wajib pajak. Nilainya lebih dari Rp 500 juta. Dia juga ditengarai memiliki rekening mencurigakan dengan nilai miliaran rupiah. Tim investigasi merekomendasikan pegawai pajak ini diberhentikan.

Semua tudingan itu dibantah Denok. "Saya sudah diperiksa Kementerian. Semuanya sudah saya sampaikan," ujarnya. Bahkan hingga kini ia masih dalam pemeriksaan Kementerian. "Saya ikuti semua."

Namun, Denok enggan mengungkapkan asal-usul hartanya yang per 2008 mencapai Rp 5,5 miliar. "Saya sudah jelaskan semuanya, sudah kasih bukti, semua bisa dipertanggungjawabkan," katanya."Itu kan nilai. Nilai berubah setiap tahun," Denok menambahkan. Dia mencontohkan nilai tanah setiap tahun naik.

Dalam laporan kekayaannya, Denok tercatat memiliki harta berupa rumah sebanyak tujuh unit. Rumah itu tersebar di Jakarta, Bandung, Malang, dan Lumajang. Harta bergerak terdiri atas dua unit mobil Honda, satu unit Toyota Kijang Innova, satu unit Yamaha Mio, dan harta bergerak lainnya. Kekayaannya masih ditambah surat berharga Rp 1,38 miliar, giro dan setara kas Rp 1,17 miliar, serta piutang Rp 274 juta.

Rekomendasi pemecatan terhadap Denok sudah disampaikan Inspektorat Bidang Investigasi kepada atasan mereka pada Februari 2011 lalu. Namun, 10 bulan berlalu, Denok masih aktif sebagai pegawai pajak.

Kini, dihantam ancaman pemecatan dan sorotan publik,  Denok pun pasrah. Air matanya tumpah ketika ditanya akan diperiksa lagi. "Kerja 20 tahun lebih, dihantam masalah sudah biasa sehari-hari," katanya.

Heboh pegawai negeri sipil muda dengan rekening jumbo

Heboh pegawai negeri sipil muda dengan rekening jumbo kembali mencuat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada pegawai negeri muda yang memiliki rekening miliaran rupiah, jauh dari gaji dan pendapatan resminya.

PNS muda mengaku kepada Tempo memiliki rekening sampai Rp 8,5 miliar. Padahal, dia juga baru bekerja selama dua tahun di salah satu lembaga pemerintah di Jakarta. (baca: Inilah PNS dengan Rekening Rp 8,5 Miliar).

Pegawai negeri muda dengan rekening miliaran rupiah tentu saja mengundang tanda tanya. Sebenarnya, mudah saja menerka isi kantong pegawai negeri. Apalagi kalau pegawai tersebut tak memiliki usaha sampingan. Penggajian Pegawai Negeri Sipil memang memiliki pola baku yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011.

Berapa sebenarnya penghasilan pegawai negeri muda ini? Seperti Gayus, rata-rata PNS muda "nakal" ini termasuk golongan III, pegawai negeri lulusan sarjana. Nah, pegawai golongan IIIA dengan pangkat Penata Muda gaji pokoknya Rp 1.902.300. Pegawai dengan pangkat dan golongan sama, tetapi memiliki jam terbang paling tinggi, 32-33 tahun, gaji pokoknya Rp 2.361.400.

Pegawai negeri mendapat tambahan melalui tunjangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut, pegawai negeri mendapat tunjangan keluarga dan jabatan. Selain itu, PNS mendapatkan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

Soal besaran tunjangan, terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Tunjangan jabatan di pangkat dan golongan IIIA adalah Rp 1.260.000. Sedangkan tunjangan istri atau suami adalah 5 persen dari gaji pokok serta tunjangan anak 2 persen.

Dengan asumsi pegawai IIIA dengan masa kerja paling lama, mendapat tunjangan suami atau istri serta memiliki tiga anak, penerima pegawai itu sekitar Rp 4 juta. Total pendapatan sekitar Rp 4 juta sebulan, belum dipotong macam-macam, bagaimana pegawai negeri muda bisa memiliki rekening miliaran rupiah?

Ini daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2011.

GOLONGAN I
IA Masa Kerja 0-1 tahun Rp 1.175.000
IA Masa Kerja 25-27 tahun Rp 1.675.200

IB Masa Kerja 0-3 tahun Rp 1.276.000
IB Masa Kerja 26-27 tahun Rp 1.770.200

IC Masa Kerja 0-3 tahun Rp 1.330.000
IC Masa Kerja 26-27 tahun Rp 1.845.100

ID Masa Kerja 0-3 tahun Rp 1.386.300
ID Masa Kerja 26-27 tahun Rp 1.923.200

GOLONGAN II
IIA Masa Kerja 0-1 tahun Rp 1.505.400
IIA Masa Kerja 32-33 tahun Rp 2.361.400

IIB Masa Kerja 0-3 tahun Rp 1.634.800
IIB Masa Kerja 32-33 tahun Rp 2.461.300

IIC Masa Kerja 0-3 tahun Rp 1.703.900
IIC Masa Kerja 32-33 tahun Rp 2.565.400

IID Masa Kerja 0-3 tahun Rp 1.776.000
IID Masa Kerja 32-33 tahun Rp 2.674.000

GOLONGAN III
IIIA Masa Kerja IIIA Masa Kerja 31-32 tahun Rp 2.943.400

IIIB Masa Kerja IIIB Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.067.900

IIIC Masa Kerja IIIC Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.197.600

IIID Masa Kerja IIID Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.332.900

GOLONGAN IV
IVA Masa Kerja IVA Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.473.900

IVB Masa Kerja IVB Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.620.800

IVC Masa Kerja IVC Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.774.000

IVD Masa Kerja IVD Masa Kerja 31-32 tahun Rp 3.933.600

IVE Masa Kerja IVE Masa Kerja 31-32 tahun Rp 4.100.000

Inilah PNS dengan Rekening Rp 8,5 Miliar

Pegawai negeri dengan rekening gendut bukan monopoli Gayus Tambunan semata. Banyak pegawai biasa yang juga memiliki "privileges" seperti itu. Mella--bukan nama sebenarnya--adalah salah satu contohnya. Dia baru berusia 24 tahun. Sebagai pegawai negeri sipil, golongannya juga golongan pasaran, yakni III-A. Dia juga baru bekerja selama dua tahun di salah satu lembaga pemerintah di Jakarta.

Menjelang akhir tahun, bukan cuma kesibukannya yang bertambah, rekeningnya pun bertambah tambun. Gara-garanya, ada berbagai program selama satu tahun yang harus dikebut bulan ini. Akibatnya, jarak satu program dengan program lain sangat dekat, bahkan bersamaan.

Pegawai bagian keuangan ini kebagian tugas tambahan. Dia harus membuat surat pertanggungjawaban keuangan senilai Rp 700 juta dalam hitungan hari. “Ini permintaan atasan,” ujarnya kepada Tempo kemarin. Untuk memperlancar penggunaan anggaran, Mella juga memiliki rekening pribadi pada salah satu bank pemerintah, khusus untuk menampung uang negara. Kebetulan kantor bank tersebut membuka cabang di kantornya. Pembuatan rekening atas nama dirinya, kata dia, dilakukan atas perintah atasan. “Khusus tahun ini, diminta membuat rekening untuk kelancaran serapan anggaran.”

Dia mengungkapkan, atasannya, sebagai penanggung jawab pengelola uang muka, juga memiliki rekening yang sama. Bosnya ini, kata Mella, mengatur lalu lintas anggaran belanja penelitian sebesar Rp 8,5 miliar. Dari hasil penempatan dana itu, bosnya menerima bunga sebesar 10 persen atau Rp 85 juta.

Hasil bunga itu dikelola sang bos untuk mendanai kegiatan di luar program anggaran. “Misalnya, sewa kendaraan dan pengemudi saat kunjungan ke daerah.”

Yang menarik, kata Mella, tak semua bunga dipakai untuk kegiatan di luar program. Sebagian dana dipakai untuk menyuap oknum pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan V Jakarta. “Agar anggaran cair tepat waktu.”

Kini kondisinya berbeda setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir rekening gendut sejumlah pegawai muda. Sejumlah pegawai, termasuk atasannya, langsung menutup rekening pribadi. “Mereka ketakutan.”

Mella menilai rekening pribadi atau biasa disebut rekening penampung sangat diperlukan karena pengelolaan anggaran butuh tiga tahapan. Padahal setiap satuan kerja hanya memiliki satu rekening resmi, yakni rekening bendahara.

Uang dari bendahara ini dicairkan ke pengelola uang muka, yang kemudian membuat rekening penampung. Dari sini, uang masih mengalir ke bagian administrasi, yang juga membuat rekening yang sama. Menurut Mella, rekening ini dipakai agar lalu lintas anggaran dari bendahara, pengelola uang muka, dan administrasi memiliki bukti. “Kalau tunai, rawan direkayasa.”

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, sebelumnya, menyatakan banyak pegawai negeri sipil muda memiliki rekening pribadi dengan nilai miliaran rupiah. Kepemilikan rekening jumbo tersebut dinilai tidak wajar.

Dirjen Pajak Janjikan Sanksi Berat Si Pemilik Rekening Jumbo

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan dua pegawainya yang diduga menerima pemberian dari wajib pajak, Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno, masih menjalani proses hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap keduanya setelah pemeriksaan rampung.

"Pasti kami akan mengambil tindakan tegas dengan sanksi maksimal sesuai peraturan," kata Fuad kepada Tempo, Rabu 28 Desember 2011 malam lalu. Dia menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang menerima suap.

Namun mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu meminta masyarakat bersabar karena dalam proses hukum, ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dulu. Misalnya, harus ada proses pemeriksaan dengan membentuk tim pemeriksa. "Ini hanya masalah waktu. Penyelewengan seperti ini tidak bisa lagi ditoleransi, pasti sanksinya maksimal," ucapnya.

Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, kedua pegawai pemeriksa pajak itu disebutkan menerima uang dari wajib pajak Rp 574 juta. Ini terjadi saat keduanya bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Salah satunya aliran uang Rp 394 juta dari komisaris wajib pajak berinisial IRN kepada Totok. Menurut sumber Tempo, Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan menemukan bukti tersebut setelah mendapatkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada April 2010.

Denok tak hanya sekali ini dilaporkan PPATK. Sumber Tempo mengungkapkan, pada 23 Juli 2007, PPATK telah menyerahkan laporan hasil analisis mengenai adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan Denok. Namun penyidikannya dihentikan pada 22 November 2007. Polisi beralasan tidak ditemukan cukup bukti untuk membawa Denok ke persidangan.

Menurut Indonesia Corruption Watch, berlarut-larutnya kasus Denok dan maraknya temuan rekening gendut di kalangan pegawai negeri sipil mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. "Ini adalah catatan bagi pemerintah bahwa reformasi birokrasi belum berhasil," kata peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan, kepada Tempo kemarin.

Temuan-temuan tersebut, kata Abdullah, juga menunjukkan mudahnya pegawai negeri melakukan penyimpangan. Padahal pegawai yang dicurigai bukanlah pejabat level atas.

Begitu pula tujuan program remunerasi untuk mencegah korupsi di lingkup pegawai negeri sipil belum tercapai. Contoh paling gamblang adalah kasus yang menjerat mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan.

"Kementerian Keuangan melakukan remunerasi, tapi malah pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan korupsi," ucapnya. Karena itu, remunerasi dinilai bukan metode strategis untuk mencegah penyelewengan. "Remunerasi sebenarnya baik buat mencegah korupsi, tapi sistem pengawasannya belum mendukung."

Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik - Acer Aspire S3

Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik

Artikel Terbaru Notebook Terbaik - melihat antusias masyarakat dengan Notebook Tipis acer aspire s3 beberapa waktu kemaren hadir sudah pasti dipilih lah, selain Brand ternama dan tentunya Harga Murah didapat dengan kwalitas serta kwantitas Ultrabook Notebook Terbaik di Indonesia.Dengan Desain Tipis ciamiknya Acer Aspire S3 menjadi Pilihan Terbaik bagi penggunanya ( Baik Tua Muda, Muda Mudi, Pria dan Wanita ).

Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik 

Saat ini, kepraktisan dan fitur menjadi pertimbangan penting  dalam memilih sebuah notebook. Karena dengan semakin tingg nya tingkat mobilitas menusia saat ini,yang penuh dengan berbagai macam kesibukan,maka ketika teknologi tablet PC diperkenalkan, disambut dengan sangat baik dan secara cepat menjadi bagian dari lifestyle(gaya hidup).
Namun pasti nya,tablet PC yang compact secara fungsi tentu belum bisa menggantikan fungsi laptop yang sering dianggap sebagai mobile office karena sebagian besar dari produktivitas kerja berada di dalam perangkat ini.
Acer sebagai produk yang mempunyai harga notebook murah,kini menjawab kebutuhan pengguna dengan perangkat Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik sebuah  perangkat yang praktis, penuh fitur namun tetap compact untuk menunjang produktivitas sehari-hari dengan produk terbaru Acer Aspire S3.

“The Aspire S3 is, as you’d expect, wafer-thin and easy to grip in a single hand (or two fingers, even).”
– Engadget

Acer Aspire S3: Experience Tablet PC & Notebook in one Ultrabook
Acer Aspire S3, adalah Ultrabook^TM layar 13” HD dengan desain ultra aerodinamis ber-finishing metal, konektivitas cepat dan long battery life yang dikemas dalam ketebalan 13mm (dari sisi tertipis) dan bobot yang begitu ringan, kurang dari 1,35 Kg.
Fitur andalan dari Acer Aspire S3 (Ultrabook Notebook)yang diadopsi dan dikembangkan dari tablet adalah Acer Green Instant On, teknologi yang akan memungkinkan ultrabook untuk terus standby dalam keadaan Sleep dan Deep Sleep, namun memiliki ketahanan baterai hingga 50 hari,dan dalam kondisi Sleep, Aspire S hanya membutuhkan 2 detik untuk dapat beroperasi.
Mengimbangi teknologi tersebut, terdapat Acer Instant Connect, yaitu fitur yang dapat mendeteksi WiFi hanya dalam waktu 2,5 detik, 4 kali lebih cepat dari netbook konvensional. Jadi untuk membuka notebook hingga tersambung dengan internet, waktu yang dibutuhkan hanya dalam hitungan detik.

Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik

Aceh

Aceh

Lambang

Motto: "Pancacita"

(dari bahasa Sansekerta yang artinya "Lima cita-cita")
Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.
Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.

SEJARAH

 

Masjid Raya Baiturrahman

Artikel utama: Sejarah Aceh

Pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.
Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.
Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Kesultanan Aceh

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Perang Aceh

Teuku Umar

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perang Aceh

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873, dimulai dari kedatangan Jenderal J.H.R Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.198, termasuk 168 perwira KNIL
Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan, pada hari pertama perang berlangsung, 1 unit kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh.
Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.
Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang masuk dan menggantikan peran belanda.
Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.

Masa penjajahan

Bangkitnya nasionalisme

Replika pesawat Dakota RI-001 Seulawah sumbangan rakyat Aceh di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Mr. Teuku Muhammad Hasan).
Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Masa Republik Indonesia

Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru.

Darul Islam / Tentara Islam Indonesia

Gerakan Aceh Merdeka

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan Aceh Merdeka

Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari.

KEPENDUDUKAN

Suku bangsa

Provinsi Aceh memiliki 13 suku asli, yaitu: Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.
Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut: Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), Lain-lain (10,09%)

Bahasa

Kamus Bahasa Aceh - Indonesia

Provinsi Aceh memiliki 13 buah bahasa asli yaitu bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.

Agama

Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam.
Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.
Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasar UU No.18/2001. Meski dari kalangan intelektual Aceh sendiri, masih terdapat perdebatan soal apakah yang diberlakukan di Aceh sudah benar-benar syariat, atau itu cuma karena alasan politis saja? Alasan yang juga kemudian disebutkan adalah kondisi konkret ketika itu berkenaan dengan politik, polemik di kalangan jumhur ulama soal bisa tidaknya hukum Islam diproduksi pasca kenabian,selain persoalan dualisme aliran dalam Islam, dua aliran besar dalam tradisi tafsir hukum Islam.

Sejarah awal masuknya Islam ke Aceh

Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah kerasulan Muhammad SAW.

Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan Teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari al Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian.
Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan.
Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Perlak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyyah.

PENDIDIKAN

Dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status Istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Namun perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik yang berkepanjangan dan penganaktirian dari RI, dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada UAN (Ujian Akhir Nasional) 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang.
Aceh juga memiliki sejumlah Perguruan Tinggi Negeri seperti

• Universitas Syiah Kuala
• IAIN Ar-Raniry
• Universitas Malikussaleh
• Politeknik Negeri Lhokseumawe
• Politeknik Aceh
• STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
• STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Aceh juga memiliki beberapa Universitas/Akademi Swasta seperti;

• Universitas Abulyatama Aceh
• Universitas Muhammadiyah Aceh
• Universitas Iskandar Muda
• Universitas Serambi Mekkah
• Akafarma Banda Aceh
• Akademi Keperwatan

dll

Sistem Pemerintahan Lokal Aceh

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sistem Pemerintahan Lokal Aceh

Sistem pemerintahan lokal Aceh terdiri dari gampông, mukim, nanggroë, sagoë dan keurajeun.

SUMBER DAYA ALAM

• Minyak bumi
• Gas alam
• Emas
• Hutan
• Kayu
• Kopi
• Ikan
• Rempah-rempah

PEREKONOMIAN

PRA-TSUNAMI 2004

Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh, menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai 1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005). Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton/tahun sementara perikanan budidaya mencapai 15.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2004). Produksi perikanan tersebut merata, baik di Samudera Hindia maupun Selat Malaka.
Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87 persen (87.783) di sub sektor perikanan tangkap dan sisanya (14.461) di sub sektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian, 60 persen adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu/kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Menurut Nurasa et al. (1993), nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing (hook and line). Alat tangkap lain adalah pukat, jaring cincin (purse seine), pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain.
Infrastruktur penunjang industri ini meliputi satu pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI) utama di 7 kabupaten/kota dan sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) kecil di 18 kabupaten/kota. Selain itu terdapat 36.600 hektar tambak, sebagian besar tambak semi intensif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten/kota, terdapat dinas perikanan dan kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.

Pasca-tsunami 2004

Kerusakan akibat tsunami di Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 milyar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.
Kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunaminya (misalnya di Aceh Selatan), tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai Rp 466 milyar, sekitar 50 persen dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya.

Kapal PLTD Apung yang dibawa oleh tsunami sampai ke darat

Diperkirakan produksi perikanan di Aceh akan anjlok hingga 60 persen. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Di subsektor perikanan tangkap, bahkan diduga perlu waktu lebih lama (sekitar 10 tahun), karena banyaknya nelayan yang hilang atau meninggal selain rusaknya sejumlah besar perahu atau alat tangkap. Berdasarkan asumsi tersebut, total kerugian yang mungkin terjadi hingga sektor ini pulih total dan kembali ke kondisi pra-tsunami diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.

Perbankan

Aceh terdapat dua kantor Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, yang dibuka di Banda Aceh (kelas III) dan Lhokseumawe (kelas IV). Tugas Bank Indonesia yang terdiri dari bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di daerah-daerah tugas Bank Indonesia lebih dominan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.
Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan BI-RTGS dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan.

Industri

Aceh memiliki sejumlah industri besar di antaranya

• PT Arun: Kilang Pencairan Gas Alam di Lhokseumawe
• PT PIM: Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe
• PT AAF: Pabrik Pupuk Asean di Lhokseumawe
• PT KKA: Pabrik Kertas di Lhokseumawe
• PT SAI-Lafarge: Semen Andalas di Aceh Besar
• ExxonMobil: Kilang Gas Alam di Lhokseumawe

Pertambangan

Emas di Woyla, Seunagan, Aceh Barat; Pisang Mas di Beutong, Payakolak, Takengon Aceh Tengah Batubara di Kaway XI, di Semayan di Aceh Barat, Batugamping di Tanah Greuteu, Aceh Besar; di Tapaktuan

Pariwisata

Museum Aceh di tahun 1915-1930

• Masjid Raya Baiturrahman
• Graveyard in Bitay Village 
• Cut Nya Dien House 
• Indonesian Airline Monument. Seulawah-Indonesian First Airplane 
• Tsunami Monument & Garden 
• Museum Aceh 
• Taman Putroe Phang
• Kuburan Kerkhoff
• Danau Laut Tawar
• Danau Aneuk Laot
• Iboih

SENI DAN BUDAYA

Aceh merupakan kawasan yang sangat kaya dengan seni budaya galibnya wilayah Indonesia lainnya. Aceh mempunyai aneka seni budaya yang khas seperti tari-tarian, dan budaya lainnya seperti:

• Didong (seni pertunjukan dari masyarakat Gayo)
• Meuseukee Eungkot (sebuah tradisi di wilayah Aceh Barat)
• Peusijuek (atau Tepung tawar dalam tradisi Melayu)

Sastra

• Bustanussalatin
• Hikayat Prang Sabi
• Hikayat Malem Diwa
• Legenda Amat Rhah manyang
• Legenda Putroe Neng
• Legenda Magasang dan Magaseueng

Pedang Sikin Panjang adalah salah satu senjata tradisional dari Aceh

Senjata tradisional

Rencong adalah senjata tradisional Aceh, bentuknya menyerupai huruf L, dan bila dilihat lebih dekat bentuknya merupakan kaligrafi tulisan bismillah. Rencong termasuk dalam kategori daggeratau belati (bukan pisau ataupun pedang).
Selain rencong, bangsa Aceh juga memiliki beberapa senjata khas lainnya, seperti Sikin Panjang, Perisai Awe, Perisai Teumaga, siwah, geuliwang dan peudeueng.

Rumah Tradisional

Rumah tradisional Aceh di Museum Aceh

Rumah tradisonal suku Aceh dinamakan Rumoh Aceh. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Tiga bagian utama dari rumah Aceh yaituseuramoë keuë (serambi depan), seuramoë teungoh (serambi tengah) dan seuramoë likôt(serambi belakang). Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu (rumah dapur).

Tarian

Provinsi Aceh yang memiliki setidaknya 10 suku bangsa, memiliki kekayaan tari-tarian yang sangat banyak dan juga sangat mengagumkan. Beberapa tarian yang terkenal di tingkat nasional dan bahkan dunia merupakan tarian yang berasal dari Aceh, seperti Tari Rateb Meuseukat dan Tari Saman.

Tarian Suku Aceh Tari Laweut Tari Likok Pulo Tari Pho Tari Ranup Lampuan Tari Rapai Geleng Tari Rateb Meuseukat Tari Ratoh Duek Tari Seudati Tari Tarek Pukat

Tarian Suku Gayo Tari Saman Tari Bines Tari Didong Tari Guel Tari Munalu Tari Turun Ku Aih Aunen Tarian Suku Lainnya Tari Ula-ula Lembing Tari Mesekat

• 

  Tari Seudati di Sama Langa tahun 1907
• 

  Tari Saman dari Gayo Lues
• 

  Tari Guel, khas Suku Gayo
• 

  Tari Didong

MAKANAN KHAS

Aceh mempunyai aneka jenis makanan yang khas. Antara lain timphan, gulai itik, kari kambingyang lezat, Gulai Pliek U dan meuseukat yang langka. Di samping itu emping melinjo asal kabupaten Pidie yang terkenal gurih, dodol Sabang yang dibuat dengan aneka rasa, ketan durian (boh drien ngon bu leukat), serta bolu manis asal Peukan Bada, Aceh Besar juga bisa jadi andalan bagi Aceh.

PAHLAWAN

Cut Nyak Dien ketika ditangkap Belanda

Bangsa Aceh merupakan bangsa yang gigih dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kegigihan perang bangsa Aceh, dapat dilihat dan dibuktikan oleh sejumlah pahlawan (baik pria maupun wanita), serta bukti-bukti lainnya (empat jenderal Belanda tewas dalam perang Aceh, serta kuburan Kerkhoff yang pernah mencatat rekor sebagai kuburan Belanda terluas di luar Negeri Belanda).

Pahlawan Perempuan

• Cut Nyak Dhien
• Cut Nyak Meutia
• Laksamana Malahayati
• Pocut Baren
• Teungku Fakinah

Pahlawan Pria

• Sultan Iskandar Muda
• Teungku Chik Di Tiro
• Teuku Umar
• Panglima Polem
• Teuku Nyak Arif
• Mr. Teuku Muhammad Hasan

TOKOH ASAL ACEH

Lihat pula Suku Aceh untuk tokoh-tokoh yang bukan berasal dari provinsi Aceh namun berketurunan Aceh.

• Yap Thiam Hien
• Hamzah Fansuri
• Nuruddin ar-Raniri
• Syiah Kuala
• Syamsuddin al-Sumatrani
• Tun Sri Lanang
• Teungku Chik Pante Kulu
• Ismail al-Asyi
• Mohamad Kasim Arifin
• Teungku Hasan Muhammad di Tiro
• P. Ramlee
• Teungku Ahmad Dewi

REFERENSI

1. ^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.
2. ^ Sensus Penduduk 2010
3. ^ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:aceh-gelar-kongres-Suku-daerah&catid=13:aceh&Itemid=26
4. ^ http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3337
5. ^ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:aceh-gelar-kongres-bahasa-daerah&catid=13:aceh&Itemid=26
6. ^ http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3337
7. ^ Jumlah kabupaten di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
8. ^ Jumlah kota di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
9. ^ Jumlah kecamatan di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
10. ^ Jumlah gampong/kelurahan di Aceh menurut "Aceh dalam Angka", 2010, Badan Pusat Statistik Aceh
11. ^ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, dalam Pergub tersebut ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009. Lihat pula http://www.acehprov.go.id/
12. ^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
13. ^ Kawilarang, Harry: Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Bandar Publishing, Banda Aceh-Cet. III, 2010
14. ^ ibid
15. ^ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 21 Desember 2003. ISBN 9812302123.
16. ^ Ramli, Affan: Merajam Dalil Syariat, Bandar Publishing, Cet-1, 2010
17. ^ ibid
18. ^ Shadiqin, Sehat Ihsan: Tasawuf Aceh, Bandar Publishing, Cet-II, 2009.
19. ^ Azra, Azyumardi: Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara, Jakarta, Prenata Media, 2006
20. ^ Shadiqin, Sehat Ihsan (2009)
21. ^ Ibid
22. ^ ^a b Partai Aceh dan Demokrat Kuasai Kursi DPRA dan DPR. Media Indonesia. Edisi daring 4-5-2009. Diakses 4-5-2009.
23. ^ Hasil perolehan suara DPD Provinsi NAD.
24. ^ "http://www.gemari.or.id/file/gemari71hal42.PDF".