Benarkah dalam Insiden Bima Polisi Melanggar Protap?

Bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Sumbawa, Sabtu, 24 Desember 2011, membawa korban tewas. Bentrokan itu, menurut para aktivis, karena polisi melakukan pendekatan represif dalam menjaga keamanan.

Polisi, kata Koordinator Kontras Haris Azhar, bahkan disebut telah melanggar prosedur tetap pengamanan kawasan. Misalnya, sesuai protap harus menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Selain itu, polisi juga dipersenjatai dengan tameng, pentungan, dan tembakan gas air mata. "Polisi tidak boleh menembak meskipun dengan peluru hampa," kata Haris di Jakarta, Senin, 26 Desember 2011.

Haris juga mengatakan, jika situasi tidak terkendali, maka alat-alat pelengkap polisi itu harus dihadirkan. Dalam aksi masa di Pelabuhan Sape, polisi juga harusnya masuk ke dalam kerumunan massa untuk membubarkan. Jika tidak memungkinkan, kata Haris, polisi bisa menggunakan water cannon. "Bukan dengan membunuh," kata Haris.

Polisi juga harusnya bisa memaksa Bupati Bima untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. Polisi harusnya tahu akar permasalahan sehingga bisa mendesak Bupati untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. "Harusnya Bupati itu yang dipaksa untuk mengambil keputusan yang bisa memberikan efek kepada masyarakat untuk membubarkan diri," kata Haris.

Terkait dampak dari tersendatnya logistik di pelabuhan, kata Haris, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam sektor pembangunan. Pemerintah setempat harusnya bisa membuat dermaga darurat untuk menjamin proses distribusi melalui kapal. "Toh, tidak ada laporan seberapa jauh keterhambatan suplai," kata Haris.

Haris juga menilai Kapolda NTB harus bertanggung jawab dalam kasus di Sape ini. Hal itu disebabkan sebelum bentrokan terjadi, kata Haris, kapolda mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk membubarkan diri sebelum dibubarkan oleh polisi. "Berarti memang sudah dengan persetujuan dia (pembubaran di pelabuhan)," kata Haris.

Semua petugas yang terlibat di dalam pengamanan itu, kata Haris, harus diseret ke pengadilan pidana. Pengadilan militer juga dinilai Haris tidak cukup karena polisi dianggap hanya melakukan pelanggaran etik dan tindakan indisipliner dengan hukuman maksimal tiga minggu. "Jadi tidak ada efek jeranya seperti itu," kata Haris.

Haris mengatakan, dengan situasi belakangan ini, bukan tidak mungkin nasib Indonesia akan seperti Tunisia. Hal itu karena saat ini banyak permasalahan serupa yang terjadi di berbagai daerah. "Jadi perlawanan kepada rezim pemerintah sudah bukan di kota lagi, tapi sudah dari desa-desa," ujar Haris.